JAKARTA - Presiden Joko Widodo masih menemukan adanya inefisiensi dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
"Saya cek satu per satu banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang dilakukan dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai. Ini kegiatan apa sih? Hasilnya yang akan dicapai tidak jelas. Tujuan dan sasaran tidak berorientasi pada hasil," kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan pimpinan kementerian dan lembaga serta kepala daerah yang hadir untuk tidak memandang pengelolaan keuangan negara hanya sebagai urusan teknis atau urusan prosedural saja.
Pengelolaan keuangan negara harus mengarah kepada hasil yang konkret.
"Hati-hati dengan ini, percuma kita buat program, kegiatan, tapi hasilnya tidak kelihatan. Banyak sekali yang ukuran kinerjanya tidak jelas. Banyak. Kemudian juga banyak tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan, lepas sendiri-sendiri," ucap Jokowi.
Jokowi juga menyindir, selama ini kementerian dan lembaga maupun kepala daerah kerap membuat aturan terlalu banyak.
Misalnya, setiap kegiatan harus dilaporkan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Padahal, SPJ tersebut sebetulnya tidak memberikan dampak signifikan pada pencegahan terhadap korupsi.
"Yang lalu-lalu kita terlalu banyak membuat aturan, pagarnya dibuat tinggi-tinggi tetapi yang lompat juga masih banyak sekali. Buat apa pagar kalau yang lompat juga masih bisa," ucap Jokowi.
